Kartu Keluarga (KK)
Ditulis oleh admin, pada Kamis, 28 September 2017

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
  9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  12. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  18. Permendagri 8 Tahun 2016 ttg Perubahan Permen 9 Tahun 2011 ttg Penerbitan KTP NIK Nasional.

Syarat-syarat yang diperlukan

  1. Bagi Penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional. menyerahkan:
    • Surat pengantar dari RT/ RW;
    • Blanko/ Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06);
    • KK yang lama (sebelum SIAK diimplementasikan);
    • Foto copy akta perkawinan/ surat nikah/ akta perceraian;
    • Foto copy akta kelahiran seluruh anggota keluarga yang akan masuk dalam KK;
    • Fotocopy surat kelahiran dari Desa/Kelurahan bagi anggota keluarga yang baru lahir;
    • Foto copy akta pengangkatan anak;
    • Foto copy Surat Keterangan Ganti Nama bila telah ganti nama;
    • Bagi pemohon yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh, pengisian biodata menggunakan formulir F1.04.
  2. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK (membentuk rumah tangga baru, pindah tempat tinggal, KK hilang/rusak).Surat pengantar RT/RW
    • Bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru melampirkan;
      • Foto copy KK yang lama.
      • Foto copy akta perkawinan/surat nikah/akta perceraian;
      • Foto copy KTP Kepala keluarga dan anggotanya.
    • Bagi penduduk yang pindah tempat tinggal;
      • KK yang lama.
      • Surat keterangan pindah dari daerah asal.
    • Bagi penduduk yang KK hilang/rusak:
      • Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, atau
      • KK yang rusak
      • Foto copy KTP dari salah satu anggota keluarga, atau
  3. Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
    • Formulir biodata penduduk untuk orang asing (F-1.02) yang telah diisi dengan baik dan benar, bagi yang belum pernah didaftarkan biodatanya;
    • Dokumen imigrasi;
      Surat keterangan tempat tinggal (SKTT);
    • Surat keterangan lapor dini (SKLD);
    • Surat ijin kerja;
    • Surat ijin tinggal tetap;
    • Surat keterangan pindah datang (SKPD) orang asing tinggal tetap bagi penduduk yang pindah datang;
  4. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga baru bagi penduduk WNI;
    • Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06)
    • Pengantar dari RT/RW
      Foto copy KK yang lama dari pemohon
    • KK yang lama dari keluarga yang akan diikuti
      Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;atau
    • Surat keterangan datang dari Luar Negeri bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
  5. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga baru bagi penduduk WNA;
    • Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.06)
    • Formulir biodata penduduk untuk orang asing (F-1.02)
    • Pengantar dari RT/RW
      KK yang lama dari pemohon
    • KK yang lama dari keluarga yang diikuti
    • Paspor
    • Izin tinggal tetap
    • Surat keterangan catatan kepolisian
  6. Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga :
  • Pengantar dari RT/RW
  • KK yang lama
  • Surat keterangan kematian; atau
  • Surat keterengan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;



Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32